Kementan Disiapkan Berburu Petani Milenial di Kabupaten Blitar

Foto-bersama-perwakilan-Polbangtan-Malang-dan-Ketua-DPRD

MALANG. DESANEWS.ID. Petani milenial pedesaan kini sedang marak diburu. Anak muda usia 18 – 39 tahun yang memulai usaha agribisnis di pedesaan sedang dibidik Kementerian Pertanian RI untuk dididik menjadi petani milenial yang berwawasan luas, terampil dibidang usahatani yang ditekuninya, familiar dengan teknologi dan digital dan mampu mengembangkan pasar di tingkat nasional dan ekspor.   

Wajar, jika kini Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang sebagai institusi vokasi milik Kementerian Pertanian RI yang didapuk menjadi lembaga pendidik petani milenial di Jawa Timur menerima banyak kunjungan dari banyak institusi pemerintahan dan perlemen, juga masyarakat petani.

Kali ini, rombongan Ketua DPRD dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Blitar bertandang ke Polbangtan. Rombongan diterima Direktur Polbangtan Malang Dr Setya Budhi Udrayana di ruang kerjanya, didampingi Wadir I, II, III dan Koordinator Bagian Administrasi Akademik Alumni dan Kerjasama Polbangtan Malang (06/12/2021).

Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan pertanian dan regenerasi petani milenial di Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Kabupaten Blitar, Wawan Widianto mengatakan pertemuan ini merupakan inisiasi Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang mengharapkan kualitas SDM anak-anak muda di Blitar jangan sampai ketinggalan. “Makanya kita melakukan kunjungan atau studi banding ke Polbangtan Malang,” ujar Kadis.

Wawan berharap SDM terutama generasi milenial bisa mendapatkan pencerahan dari Polbangtan Malang. Ke depan, ujarnya, semua generasi muda milenial tidak sampai ketinggalan. Menurutnya, membangun tanpa pembangunan SDM tidak dilakukan, mustahil akan berhasil dengan baik.

Kunjungan-Ketua-DPRD-dan-Dinas-Pertanian-Kabupaten-Blitar-di-Polbangtan-Malang2

“Dengan melakukan kunjungan atau studi banding ke Polbangtan Malang. Kira kira apa kemungkinan yang baik yang kita sikapi dengan kondisi seperti sekarang ini,” tuturnya.

Wawan menginformasikan, Kabupaten Blitar baru saja melakukan pengukuhan Duta Petani Andalan (DPA) dan Duta Petani Milenial (DPM) sebanyak 230 orang. Dia menilai petani milenial tersebut mempunyai inovasi dan kreativitas. Oleh karenanya, mereka memerlukan wadah juga pengarahan.

Pada kesempatan yang sama, Setya Budhi Udrayana mengatakan, Pemkab Blitar dan Polbangtan Malang memiliki visi yang sama, membangun dan mengembangkan pertanian dan SDM Pertanian. “Kita ingin SDM di bidang pertanian itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” kata pria yang akrab disapa Uud ini.

Uud mengapresiasi keinginan Ketua DPRD Kabupaten Blitar dalam membangun SDM pertanian. Polbangtan Malang siap mendukung keinginan tersebut. Karena fungsi Polbangtan Malang adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Uud menyampaikan, Polbangtan Malang telah menjalin kerjasama atau MoU dengan tujuh bupati. “Konsepnya bila ada anak anak milenial yang punya potensi untuk dikembangkan di pertanian, ketika ada rekomendasi dari dinas atau bupati, kenapa tidak?” ucapnya.

Uud menegaskan kembali komitmen Polbangtan Malang untuk membangun SDM dengan terus berupaya meningkatkan kompetensi di bidang pertanian. Penegasan ini sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bahwa Kementerian Pertanian terus berusaha untuk meningkatkan SDM di bidang pertanian.

“Polbangtan yang ada di Indonesia menjadi wujud dan upaya nyata sebagai penggerak kemajuan di masyarakat,” ujar Mentan SYL.

Senada dengan Mentan SYL, Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi juga mengatakan, “Politeknik Pembangunan Pertanian adalah pabrik dari calon calon petani milenial kita. Tentu ini terkait dengan regenerasi petani yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus terus kita lakukan secara terus menerus secara berkesinambungan dan secara sistematis.”

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito berharap ada kerja sama yang dipadukan dengan serapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi.

“Kalau program ini bisa masuk dan payung hukum sudah disiapkan sampai dengan insentif. Tinggal pemerintah daerah, kalau kita sudah mendahului hal seperti ini, nanti dinas yang melanjutkan,” sambungnya. 

Leave a Reply