Jakarta, (desanews.id) Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut bahwa kebijakan impor satu juta ton beras sangan politis.
Dia bahkan mencurigai ada pejabat yang ingin rente dengan memaksakan adanya impor beras di tengah produksi padi petani yang meningkat.
“Kenapa kita buntu membahas masalah ini? Karena tidak bahas pemburu rente. Ini yang sudah bagus dirusak oleh pemburu rente yang bisa menikmati setidaknya Rp2 triliun keuntungan kalau mengimpor. Kita tahu pelakunya siapa,” katanya dalam webinar bertajuk Reformulasi Kebijakan Perberasan, Senin (22/3).
Oleh karena itu, dia sedari awal tidak setuju akan kebijakan impor beras di tahun ini.
Menyusul adanya sejumlah tren perbaikan dari kinerja maupun infrastruktur penunjang pertanian dalam negeri.
Hal itu terlihat dari pertumbuhan sub sektor tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan positif 3,54 persen.
Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan ketersediaan lahan baku untuk komoditas beras dari 7,1 juta hektar menjadi 7,46 juta di 2020.
Sebagaimana yang dihimpun dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).
“Kalau saya lihat data, kita sudah on the right track. Indeks sudah membaik terus, availability, affordability juga. Artinya masyarakat sudah bisa menyediakan pangannya itu. Tinggal tugas negara memastikan, kalau ada bencana yang kita sangat rentan, bagaimana mengonversikannya ke ketahanan pangan,” tandasnya.
(boy/dn)
