Jakarta, (desanews.id) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya harus lebih berhati-hati. Pasalnya para pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sebagian warga Jakarta cenderung menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam suara umat Islam, dan melakukan pembatasan dakwah.
Pendukung Anies tersebut salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dimana, survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga Muslim yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memilih Anies Baswedan, beretnik Minang cenderung menganggap pemerintah saat ini melakukan kriminalisasi ulama, membungkam suara umat Islam, dan melakukan pembatasan dakwah.
Temuan itu disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa, 6 April 2021, di Jakarta.
Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari – 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.
Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan mayoritas warga Muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan penindasan terhadap umat Islam. Sekitar 60 % menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 54% menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, dan 54% tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah.
Bila dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang menunjukkan siapa yang setuju dengan anggapan hal-hal tersebut dan yang tidak.
Dilihat dari sisi capres yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 51% pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62% pendukung Anies menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55% pendukung Anies menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim pendukung Ganjar Pranowo. Terdapat sekitar 76% pemilih Ganjar yang tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 71% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Dilihat dari partai politik yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang mendukung PKS. Terdapat sekitar 56% pendukung PKS menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67% pendukung PKS menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 67% pendukung PKS menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim pendukung PDIP. Terdapat sekitar 70% pemilih PDIP tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62% pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 66% pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Dilihat dari etnik, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim beretnik Minang. Terdapat sekitar 60% warga Muslim beretnik Minang menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 60% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 57% menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim beretnik Batak. Terdapat sekitar 67% warga Muslim beretnik Batak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67% tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 67% tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Dilihat dari wilayah tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang bertempat tinggal di DKI Jakarta.
Terdapat sekitar 41% warga Muslim di DKI Jakarta menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sekitar 59% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58% menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah (Jateng) + Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).
Terdapat sekitar 70% warga Muslim di Jateng + DIY dan 72% warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69% warga Muslim di Jateng + DIY dan 62% warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, serta 61% warga Muslim di Jateng + DIY dan 65% warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
