Lumajang, (desanews.id) – Bupati Lumajang Thoriqul Haq berharap Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang bisa menjadi prototype nasional, Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus berupaya untuk mensukseskan program tersebut.
Hal itu diungkapkan Bupati Lumajang, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Lumajang, bertempat di Panti PKK Lumajang, Kamis (13/02/21).
Pada kesempatan itu, Bupati Lumajang meyakini jika langkah-langkah dalam penerapan pengembangan perhutanan sosial dilaksanakan secara detail dan sungguh-sungguh, maka percepatan pelaksanaannya juga akan segera tercapai. “Kami Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus bersama-sama bekerja keras, supaya realisasi percepatan Program Perhutanan Sosial sesuai dengan harapan,”ujarnya.
Dirinya juga berharap bahwa dengan adanya Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain, sehingga program tersebut bisa memaksimalkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Harmono menyampaikan sesuai Intruksi Presiden Joko Widodo bahwa Perhutanan Sosial dapat diaplikasikan atau bisa sebagai percontohan untuk daerah lain yang banyak memiliki manfaat positif bagi masyarakat.
Guna proses pengembangan Perhutanan Sosial bisa berjalan lancar, dirinya berkeinginan bahwa perlu adanya dukungan semua pihak sehingga pelaksanaannya bisa sesuai yang diharapkan.
“Kerja keras dan dukungan dari semua pihak, khususnya Pemda sangat dibutuhkan untuk keberhasilan jalannya program ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, KLHK, Herudoyo mengungkapkan hasil dari kunjungan langsung ke masyarakat, ke pengusaha pada Rabu 10 Februari 2021, akan kami ajukan ke tingkat menteri dan akan dikaji lagi secara detail. Ia berharap adanya sinergi yang baik antara pihak kementerian dengan Pemkab sehingga Program Perhutanan Sosial bisa terlaksana dengan cepat.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten perlu dilakukan,” harapnya,
(dn/lr1/ll4)
