Lumajang, (desanews.id) – Kabupaten Lumajang dinilai memiliki potensi yang tinggi untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial. Lumajang juga diprioritaskan menjadi salah satu lokasi pilot project pengembangan wilayah terintegrasi berbasis perhutanan sosial.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan masterplan pengembangan wilayah terintegrasi berbasis perhutanan sosial yang dilakukan secara virtual di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (18/02/2021). “Potensi di Lumajang saya rasa sudah mendukung untuk program pengembangan perhutanan sosial,” ungkapnya.
Nani Hendiarti menjelaskan bahwa program pengembangan yang akan dilakukan di Lumajang antara lain adalah pengembangan pangan, dalam hal ini agrosilvopastural yang terintegrasi dengan agroforestry,
pengembangan agroindustri khususnya potensi kopi, susu sapi, pisang dan kripik talas. Selain itu program lain yang akan dilakukan adalah pengembangan wisata alam di Siti Sundari, Ranu Pani, Argosari dan Glagaharum.
Tidak hanya itu, kawasan Ranu Pani juga akan dilakukan pemulihan kawasan danaunya. Serta akan dilakukan pemberian akses kelola perhutanan sosial.Nani Hendiarti berharap jajaran kementerian dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk dapat secepatnya melakukan implementasi rencana aksi agar pilot
project ini berhasil sehingga dapat direplikasi di lokasi lainnya. “Semuanya kita yang hadir di sini support untuk program perhutanan sosial dan mohon komitmen yang kuat, sehingga apa yang ada dalam rencana aksi bisa dilaksanakan,” harapnya.
Sementara itu, Bambang Supriyanto, Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Lumajang yang telah memfasilitasi dalam finalisasi masterplan. Ia berharap masterplan yang telah disusun segera disetujui sebagai landasan pelaksanaannya. “Saya ingin mengingatkan sesuai dengan arahan presiden pada Bulan Februari/Maret kick off role model perhutanan sosial bisa segera dimulai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menjelaskan bahwa Pemkab tengah mendindaklanjuti rencana aksi, baik dalam bentuk penganggaran dan perencanaan pelaksanaan. Ia berharap integrasi jajaran kementerian dan Pemkab dapat segera bisa melakukan finalisasi persiapan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang agar tidak ada tumpang tindih program kementerian dengan pemkab.
“Kami perlu detailing integrasi persiapan jangka pendek perlu kita siapkan kemudian baru kita lakukan rencana jangka panjangnya agar proyek perhutanan sosial ini bisa dilakukan dan terukur sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan,” ujar bupati,
(Kominfo/dn)
